Pihak keraton berjanji mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, melalui bebadan atau organisasi internal sementara. Maha Menteri KGPH Panembahan Agung Tedjowulan mengaku telah menunjuk salah seorang adik Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi yakni GKR Wandansari Koes Moertiyah selaku pelaksana bebadan sementara.
"2017 ini masih ada program keraton pada yang harus segera dilaksanakan. Untuk mempertanggungjawabkan anggaran pemerintah itu, kita bentuk bebadan sementara,” ujar Tedjowulan, Senin (11/9).
Tedjowulan mengatakan, selain peringatan 1 Sura pihaknya masih harus menyelenggarakan Sekaten yang juga akan dibiayai pemerintah. Menurut dia, Sinuhun PB XIII sudah memerintahkan agar peringatan 1 Sura tetap diselenggarakan. Namun untuk pembawa pusaka dan pusaka apa yang akan dikirab, belum ditentukan.
Hingga saat ini penyerahan kuasa pengelolaan Keraton Surakarta belum terlaksana. Pemerintah dan keluarga keraton belum juga sepakat terkait posisi PB XIII dalam surat kuasa penyerahan pengelolaan kawasan cagar budaya nasional tersebut. Kedua pihak sepakat untuk bertemu lagi di Jakarta pada Rabu (13/9).
Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Yulistianto menyampaikan, anggaran penyelenggaraan peringatan 1 Sura bisa diambilkan dari sisa hibah Tingalan Jumenengan (peringatan naik tahta raja) atau dari anggaran Dinas Kebudayaan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), hibah Tingalan Jumenengan yang diterima Pemkot masih tersisa Rp 144,1 juta.
"Dana hibah sumbangan pribadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) masih tersisa Rp144,1 juta. Ini bisa digunakan untuk peringatan 1 Sura," ucapnya.
